Teknik Pengadaan Sarana dan Prasarana

TEKNIK PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

Pengadaan sarana dan prasarana merupakan kegiatan yang rawan penyelewengan. Oleh karena itu, agar tidak terjebak dalam penyelewengan para pihak yang terlibat dalam pengadaan sarana dan prasarana harus berpedoman pada etika pengadaan barang/jasa yang telah digariskan oleh Presiden. Berdasarkan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 Pasal 6, Etika pengadaan yang harus dipatuhi oleh para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa sebagai berikut:

1.      Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa.

2.      Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa.

3.      Tidak saling memengaruhi, baik langsung, maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.

4.      Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan dengan kesepakatan tertulis pada pihak.

5.      Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan para pihak yang terkait, baik secara langsung, maupun tidak langsung pada proses pengadaan barang/jasa.

6.      Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan & kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.

7.      Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan keuntungan pribadi, golongan, atau pihak yang lain yang secara langsung merugikan negaraa.

8.      Tidak  menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

TEKNIK PENGADAAN BANGUNAN

Pengadaan bangunan dapat dilakukan dengan cara membangun bangunan baru, membeli bangunan, menyewa bangunan, menerima hibah bangunan, dan menukar bangunan.

Contoh sistematika Penulisan Proposal Pengadaan Ruang Kelas Baru Pada SMK

1.      Bagian depan meliputi:

a.       Halaman sampul

b.      Halaman identitas sekolah

c.       Halaman persetujuan

d.      Halaman kata pengantar

e.       Halaman daftar isi

2.      Bagian isi, meliputi:

Bab I PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

B.     Tujuan dan sasaran

Bab II KOMPETENSI KEAHLIAN DAN DATA SISWA

A.    Kompetensi keahlian yang dibuka

B.     Kompetensi keahlian yang akan dikembangkan

C.     Data siswa & data penerimaan siswa

Bab III PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA

A.    Kebutuhan ruang kelas

B.     Rencana pemenuhan ruang kelas

C.     Ketersediaan dan status kepemilikan lahan

Bab IV PENDANAAN

Rencana pembiayaan pengadaan ruang kelas baru secara keseluruhan serta Sumber Pembiayaan.

Bab V PENUTUPAN

LAMPIRAN

1.      SK Pengangkatan Kepala Sekolah

2.      Foto copy izin operasional sekdah

3.      SK Tim Perencana & Pengawas

4.      SK Tim Pembangunan

5.      Rencana Anggaran Biaya (RAB)

6.      Analisa Harga Satuan Bahan dan Upah

7.      Data sista per-tingkat/Rombongan belajar

8.      Data proyeksi siswa 3 tahun ke depan

9.      Sertifikat kepemilikan Tanah/Akta Tanah atas nama SMK/Dinas Pendidikan/Yayasan

10.  Data analisis kebutuhan Ruang Kelas Baru (RKB) (butuh-ada-kurang)

11.  Site plan/block plan

12.  Gambar rencana bangunan RKB

·         Tata letak bangunan (Site Plan)

·         Denah, Tampak, Potongan Bangunan

·         Gambar Detail Pondasi

·         Gambar Detail kolom, Balok, Sloof

·         Gambar Detail kuda-kuda

·         Gambar Detail Pintu dan Jendela

·         Gambar Rencana Plan

·         Gambar Rencana plafon

·         Gambar Rencana lantai

·         Gambar instalasi penerangan dan Listrik Tenaga

13.  Foto Copy Rekening Sekolah (bukan  rekening atas nama pribadi)

14.  Foto (berwarna) calon lokasi RKB dicetak foto (bukan di print)